BATU BARA — Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Safrizal terus melakukan pembenahan di berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPD BKPRMI Batu Bara, Muhammad Yusroh Hasibuan. Ia menilai kepemimpinan Baharuddin Siagian membawa arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih tertib dan terukur.
Menurut Yusroh, salah satu perubahan mendasar terlihat pada penataan organisasi pemerintahan. Proses administrasi dan pengambilan kebijakan kini berjalan melalui sistem hirarki yang jelas, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Ini bukan hal sepele. Pemerintahan yang tertib secara administrasi adalah fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas. Apa yang dilakukan saat ini merupakan langkah maju,” ujar Yusroh.
Di sisi pelayanan langsung kepada masyarakat, Program Bupati Berlayar menjadi salah satu kebijakan yang dinilai paling menyentuh. Melalui program tersebut, Bupati Batu Bara turun langsung ke desa-desa untuk menyerap aspirasi warga sekaligus membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Tak kalah penting, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga telah merealisasikan Universal Health Coverage (UHC). Program ini memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa harus terbebani persoalan administrasi dan biaya.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga diperkuat dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik, yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi dalam satu lokasi. Kehadiran MPP ini dinilai memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Di luar pembangunan fisik dan layanan pemerintahan, kepedulian sosial Pemkab Batu Bara juga tercermin melalui aksi kemanusiaan. Bersama masyarakat, pemerintah daerah menggalang donasi untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Aksi tersebut bahkan mencatatkan Rekor MURI melalui kegiatan memasak dan pendistribusian Rendang Kepah Serai untuk kemanusiaan.
Pada sektor pendidikan keagamaan, keberpihakan pemerintah daerah juga terlihat nyata. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 210 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) difasilitasi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan guru.
Sementara dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemkab Batu Bara merealisasikan Program PKH Bahagia bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terakomodir bantuan dari Kementerian Sosial.
Perhatian terhadap kesejahteraan buruh pun tidak luput. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyetujui kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi Rp3.970.000, sebuah kebijakan yang diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan ekonomi.
Tak hanya bergerak di tingkat lokal, Bupati Baharuddin Siagian juga aktif membangun kerja sama lintas sektoral dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna mempercepat pembangunan daerah.
“Di tengah keterbatasan, pemerintah tetap hadir. Ini yang menjadi harapan besar masyarakat Batu Bara,” kata Yusroh.
Menutup pernyataannya, Yusroh mengajak seluruh elemen Pemuda Remaja Masjid untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah daerah.
“Di penghujung tahun 2025, bertepatan dengan 10 Rajab 1447 Hijriah, mari kita doakan agar Kabupaten Batu Bara senantiasa diberkahi Allah SWT, dan para pemimpinnya diberikan kesehatan serta kekuatan untuk terus melayani umat dan menebar kebahagiaan,” tutup Yusroh.***(alrazi)
