Inisiatif ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menggenjot perekonomian nasional melalui sektor pariwisata dan investasi, dua mesin utama yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Negeri Gajah Putih.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, dalam pernyataan pada Januari lalu, menegaskan bahwa legalisasi perjudian tidak hanya berpotensi menambah pendapatan negara, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terhadap aktivitas perjudian yang selama ini berjalan di ruang abu-abu.
"Legalisasi perjudian akan melindungi masyarakat dan juga menghasilkan lebih banyak pendapatan negara," ujar Paetongtarn.
Selama bertahun-tahun, kasino dan hampir seluruh bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindakan ilegal di Thailand. Meskipun praktik taruhan, terutama pada sepak bola dan lotre, masih sangat marak di kalangan masyarakat. Negara hanya mengizinkan beberapa bentuk perjudian resmi, seperti lotere nasional dan pacuan kuda di bawah pengawasan negara.
Di sisi lain, negara-negara tetangga di Asia Tenggara telah lebih dulu memanfaatkan industri perjudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Singapura, Kamboja, Filipina, Laos, dan Myanmar, misalnya, telah membangun kompleks kasino besar yang tak hanya menarik wisatawan asing tetapi juga menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara. Ketertinggalan inilah yang mendorong Thailand untuk meninjau kembali posisinya dalam lanskap ekonomi regional.
RUU yang diajukan akan memungkinkan pembangunan kasino dalam skema entertainment complex. Artinya, kasino akan menjadi bagian dari kawasan yang juga mencakup hotel, pusat perbelanjaan, ruang konferensi, dan fasilitas rekreasi lainnya. Model ini serupa dengan yang telah diterapkan di Marina Bay Sands, Singapura atau City of Dreams di Makau.
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat memperkirakan legalisasi ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah wisatawan asing sebesar 5% hingga 10%, serta tambahan pendapatan pariwisata antara 120 miliar hingga 220 miliar baht (setara Rp52 triliun–Rp95 triliun). Selain itu, langkah ini diperkirakan akan menciptakan antara 9.000 hingga 15.000 lapangan pekerjaan baru di sektor formal.
Upaya untuk melakukan legalisasi terhadap perjudian di Thailand bukan tanpa tantangan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, Thailand memiliki basis masyarakat konservatif yang menilai perjudian sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai moral. Sejumlah upaya legalisasi serupa di masa lalu telah gagal akibat resistensi dari kelompok agama dan sipil.
Meski demikian, dukungan politik terhadap legalisasi perjudian saat ini lebih kuat, terutama dengan keterlibatan tokoh senior politik seperti Thaksin Shinawatra—mantan perdana menteri dan ayah dari Paetongtarn. Thaksin, yang juga dikenal sebagai miliarder bisnis dan figur berpengaruh dalam partai penguasa, telah lama menjadi pendukung legalisasi industri ini.
Keputusan Thailand untuk melegalkan perjudian mencerminkan dinamika tarik-ulur antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya. Di satu sisi, negara ini tidak bisa terus kehilangan potensi pendapatan yang selama ini justru dinikmati negara tetangga. Di sisi lain, pemerintah harus menghadapi dilema etika dan sosial yang menyertai perubahan kebijakan ini.
Dengan langkah yang kini telah disetujui di tingkat legislatif, tantangan ke depan tidak hanya soal implementasi teknis, tetapi juga bagaimana negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan perlindungan terhadap dampak sosial yang mungkin timbul dari legalisasi perjudian berskala besar.
Sumber: CNBC
